Breaking

Wednesday, March 13, 2019

SMRC Sebut 80 Persen Publik Percaya KPU, TKN Minta Upaya Delegitimasi Dihentikan

Sementara itu pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing setuju ada upaya framing KPU tidak netral. Menurutnya, ada upaya wacana publik yang dilemparkan sebagai agenda politik.

“Saya kira tidak ada pesan komunikasi tanpa tujuan. Kritik soal netralitas KPU itu sudah ada sejak sebelum pemerintahan Jokowi, SBY, dan sebelum-sebelumnya. Tujuannya untuk membuat orang-orang yang mendukung kekuatan politik tertentu menjadi pasif. Supaya jumlah orang yang ke TPS dan kotak suara yang mendukung kekuatan politik tertentu berkurang,” jelasnya.

Namun mengutip survei SMRC, kepercayaan terhadap KPU sudah kuat. Kendati masih ada 10-11 persen tidak percaya KPU netral.

“80 persen itu dari sudut statistik sudah signifikan, sudah sangat kuat. Tidak bisa digeneralisasikan ke populasi. Artinya sudah sangat mempunyai representasi secara politik maupun legitimasi dari rakyat,” tegasnya.

Kendati demikian, sebagai lembaga KPU juga tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Emrus mencontohkan soal DPT warga negara asing yang langsung direspons cepat oleh KPU.

“Dengan kemampuan KPU sekarang, sebagai produk politik teman-teman di legislatif, sampai saat ini dan saya yakin sampai dilantik presiden kita, siapa pun nanti yang terpilih, mereka (KPU) adalah lembaga yang tetap independen melakukan tugas-tugasnya,” jelas Emrus.

Dia menilai kritikan bisa menjadi energi bagi KPU untuk berbenah. Tantangan ke depan, KPU harus lebih transparan dalam melakukan semua kegiatannya.

“Rapat-rapat mereka disaksikan dan bisa diakses masyarakat. Detik demi detik terbuka dan semua bisa mengontrol. Berikutnya, saya saran kepada KPU supaya hati-hati dengan teknologi yang digunakan. Jangan sampai ada teknologi lain mengintervensi dan mengganggu sistem kereja mereka (KPU). Proteksi teknologi harus mereka benahi supaya realiable,” jelas Emrus.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menjelang masa kampanye, mereka melaporkan rekening yang akan digunakan untuk menampung sumbangan bantuan dan pembiayaan dalam proses kampanye hingga pemilihan nanti.


Artikel yang berjudul “SMRC Sebut 80 Persen Publik Percaya KPU, TKN Minta Upaya Delegitimasi Dihentikan” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita

No comments:

Post a Comment

Pages